ADAKAMI – Kondisi Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, masih berada dalam status memprihatinkan meski banjir bandang telah berlalu lebih dari satu bulan sejak 26 November 2025. Dalam rapat evaluasi tanggap darurat yang digelar di Pendopo Bupati Aceh Utara pada Selasa (30/12/2025), terungkap bahwa pemerintah daerah kini menghadapi krisis tenaga medis yang serius. Dibutuhkan setidaknya ribuan relawan kesehatan untuk menjangkau puluhan ribu pengungsi yang tersebar di ratusan titik posko.
Krisis Tenaga Medis di Titik Pengungsian
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, yang diwakili oleh tim satgas kesehatan dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa keterbatasan personel menjadi hambatan utama dalam memberikan layanan medis yang merata. Di satu kecamatan saja, seperti Kecamatan Tanah Jambo Aye atau Lhoksukon, terdapat puluhan titik pengungsian yang harus dipantau setiap hari.
“Kami butuh ribuan relawan kesehatan untuk menjangkau semua pengungsi. Saat ini, tenaga medis yang ada terpaksa bekerja bergantian dari posko ke posko (mobile clinic), namun jumlahnya jauh dari kata cukup,” ujar Fauzi, salah satu pejabat terkait dalam rapat evaluasi tersebut.
Hingga akhir Desember 2025, tercatat lebih dari 68.000 warga Aceh Utara masih bertahan di tenda-tenda darurat karena rumah mereka rusak berat atau masih tertutup lumpur tebal. Banyaknya titik pengungsian membuat distribusi tenaga medis menjadi tidak merata, sementara penyakit pascabencana mulai menyerang warga secara masif.
Penyakit Pascabencana Mengintai
Berdasarkan data lapangan, ribuan pengungsi mulai mengeluhkan berbagai masalah kesehatan. Penyakit yang paling mendominasi adalah:
- ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut): Akibat debu dari lumpur yang mengering dan kondisi tenda yang tidak higienis.
- Penyakit Kulit: Disebabkan oleh minimnya akses air bersih di lokasi pengungsian.
- Diare dan Gangguan Pencernaan: Menyerang terutama anak-anak dan lansia.
- Hipertensi dan Stroke: Banyak warga lansia yang mengalami putus obat karena fasilitas kesehatan (Puskesmas) setempat lumpuh total.
Kondisi ini diperparah dengan rusaknya alat-alat kesehatan di banyak Puskesmas. Sebagai contoh, di Puskesmas Langkahan, peralatan medis dilaporkan rusak parah akibat terendam banjir bandang, sehingga layanan kesehatan dasar praktis hanya bisa dilakukan secara darurat di tenda-tenda.
Kelangkaan Obat-obatan dan Alat Medis
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengaku telah berulang kali meminta bantuan tambahan alat kesehatan (alkes) dan bahan habis pakai (BHP) kepada Kementerian Kesehatan RI. Namun, hingga pekan terakhir Desember, bantuan yang tiba belum mencukupi kebutuhan skala besar di lapangan.
Beberapa relawan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas YARSI yang telah turun ke lokasi melaporkan bahwa stok obat-obatan untuk penyakit kulit dan diare sempat mengalami kekosongan di tingkat lokal. Selain relawan medis, Aceh Utara juga membutuhkan dukungan logistik berupa tenda keluarga karena jumlah tenda yang didistribusikan BNPB saat ini masih sangat terbatas.
Panggilan untuk Relawan Nasional
Saat ini, beberapa lembaga telah mengirimkan bantuan, seperti Kementerian Kesehatan yang melepas ratusan tenaga kesehatan, serta pemerintah provinsi lain seperti NTB yang mengirimkan bantuan logistik dan tim medis. Namun, mengingat luasnya wilayah terdampak di Aceh Utara yang mencakup 25 kecamatan, kebutuhan akan tenaga dokter, perawat, apoteker, hingga psikolog untuk trauma healing masih sangat tinggi.
Bupati Aceh Utara berharap pemerintah pusat dan komunitas internasional dapat memberikan perhatian lebih, mengingat dampak banjir tahun ini disebut sebagai yang terbesar dengan kerugian infrastruktur dan korban jiwa yang signifikan di wilayah Sumatera.
Pihak pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi organisasi kemanusiaan, universitas, maupun individu profesional kesehatan yang bersedia mendedikasikan waktu mereka untuk membantu proses pemulihan kesehatan di Aceh Utara.