ADA KAMI – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembentukan 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Langkah besar ini diambil sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dari metode tradisional menuju sistem modern yang berbasis teknologi tinggi.
Kebijakan strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 39 Tahun 2025. Kehadiran balai-balai besar ini diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target swasembada pangan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi produksi.
Menjawab Tantangan Pangan Masa Depan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada metode konvensional jika ingin bersaing di kancah global. Tantangan perubahan iklim, penyusutan lahan produktif, dan peningkatan jumlah penduduk menuntut adanya terobosan yang masif.
“Kita tidak boleh setengah-setengah dalam meningkatkan produksi pangan. Semua harus berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas naik, indeks pertanaman (IP) meningkat, dan yang paling penting biaya produksi bisa ditekan secara signifikan,” ujar Mentan Amran.
Pembentukan 33 Balai Besar ini berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Lembaga ini memiliki mandat khusus untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan oleh para peneliti dan perekayasa dapat langsung diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh petani di tingkat tapak (lokal).
Fokus Kerja: Benih Unggul hingga Digitalisasi
Kepala BRMP, Fadjry Djufry, menjelaskan bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) memiliki peran yang lebih luas dibandingkan struktur organisasi sebelumnya. Fokus utama mereka mencakup beberapa pilar penting:
- Produksi Benih dan Bibit Sumber: Balai-balai ini akan menjadi pusat ketersediaan benih unggul tersertifikasi yang sesuai dengan karakteristik iklim dan tanah di masing-masing provinsi.
- Mekanisasi Pertanian: Percepatan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) mulai dari prapanen hingga pascapanen guna mengurangi losses (kehilangan hasil) dan mempercepat proses kerja.
- Digitalisasi Pertanian (Smart Farming): Penerapan teknologi sensor, drone, dan sistem informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk pemantauan lahan dan pemupukan yang presisi.
- Diseminasi Teknologi Spesifik Lokasi: Mengingat Indonesia memiliki keberagaman ekosistem, teknologi yang diterapkan di Papua tentu berbeda dengan yang di Sumatera. Balai ini bertugas melakukan adaptasi teknologi agar tepat sasaran.
Menggaet Generasi Milenial
Selain fokus pada teknologi, pembentukan balai besar ini juga mengemban misi sosial-ekonomi, yaitu menarik minat generasi muda untuk kembali ke sawah. Modernisasi dianggap sebagai kunci utama untuk mengubah citra pertanian yang tadinya dianggap “kotor dan melelahkan” menjadi sektor yang “keren dan menguntungkan”.
Data menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.
“Kami ingin menciptakan lingkungan kerja pertanian yang setara dengan negara-negara maju seperti Amerika dan China. Dengan mekanisasi penuh, anak muda tidak perlu lagi membajak sawah secara manual, mereka bisa mengoperasikan traktor otonom atau drone dari pinggir lahan,” tambah Mentan Amran.
Sinergi Pusat dan Daerah
Kehadiran 33 unit kerja di tingkat provinsi ini juga bertujuan untuk memangkas birokrasi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selama ini, banyak inovasi teknologi yang “mandek” di laboratorium karena kurangnya pendampingan di lapangan.
Dengan adanya Balai Besar di tiap provinsi, verifikasi kebutuhan teknologi di daerah dapat dilakukan secara cepat. Para penyuluh dan tenaga ahli di balai tersebut akan memberikan pendampingan intensif kepada kelompok tani agar mereka mampu mengoperasikan dan merawat alsintan dengan benar.
Harapan bagi Swasembada Pangan 2026
Langkah berani Kementan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Pengamat pertanian menilai bahwa penguatan lembaga di level provinsi adalah fondasi kuat untuk menjaga stabilitas stok pangan nasional. Pada awal tahun 2026 ini, stok beras nasional sendiri diproyeksikan berada pada angka yang aman, yaitu sekitar 3,3 juta ton.
Namun, keberhasilan 33 Balai Besar ini nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi anggaran dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengawakinya. Kementan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur di daerah melalui berbagai pelatihan dan workshop teknologi.
Dengan transformasi ini, Indonesia optimistis tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga berpotensi kembali menjadi lumbung pangan dunia yang tangguh di masa depan.