ADAKAMI – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah, menyatakan bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak banjir besar, terutama di wilayah pedalaman dan terisolasi, hingga saat ini masih menghadapi keterbatasan signifikan. Pernyataan ini muncul setelah Wagub melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik terdampak parah, termasuk yang akses daratnya terputus total akibat putusnya jembatan dan tertimbunnya jalur transportasi oleh longsor.
Keterbatasan ini menjadi perhatian utama karena banjir yang melanda sebagian besar wilayah Aceh dalam beberapa pekan terakhir telah menyebabkan krisis kesehatan ganda. Selain risiko penyebaran penyakit pascabanjir seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit, infrastruktur kesehatan vital juga ikut lumpuh.
Akses Terputus: Hambatan Utama Distribusi Medis dan Tenaga Kesehatan
Menurut Wagub Fadhlullah, tantangan terbesar adalah masalah aksesibilitas. Di banyak lokasi terpencil seperti di sebagian Aceh Tengah, Aceh Timur (misalnya Kecamatan Simpang Jernih), dan daerah dataran tinggi lainnya, jalur darat benar-benar terputus.
- Infrastruktur Rusak: Data menunjukkan setidaknya 125 jembatan di beberapa kabupaten mengalami kerusakan parah atau putus total. Hal ini secara otomatis memutus rantai pasok logistik kesehatan, mulai dari obat-obatan esensial, air bersih, hingga peralatan medis.
- Fasilitas Kesehatan Lumpuh: Selain akses, banyak fasilitas kesehatan (faskes) primer dan sekunder yang juga terdampak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa lebih dari 180 fasilitas kesehatan, termasuk 7 rumah sakit dan 136 puskesmas di Aceh, tidak dapat beroperasi normal. Beberapa rumah sakit, seperti RSUD Zubir Mahmud di Aceh Timur, terpaksa memberikan pelayanan terbatas akibat genangan air.
- Kekurangan Tenaga Medis: Bahkan di rumah sakit yang secara fisik masih berdiri, pelayanan hampir tidak berjalan karena tenaga medis kesulitan mencapai lokasi. Keterbatasan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air juga menjadi kendala, seperti yang terjadi di salah satu rumah sakit besar di Bener Meriah.
“Kami menyadari bahwa tim medis dan bantuan kesehatan yang kami kirim melalui jalur udara, seperti helikopter yang kami gunakan untuk menjangkau Takengon, masih sangat terbatas kapasitasnya,” ujar Wagub Fadhlullah. “Prioritas saat ini adalah membuka akses darat secepatnya, tetapi prosesnya memakan waktu. Sementara itu, warga di pengungsian dan desa-desa terisolasi membutuhkan penanganan medis segera.”
Prioritas Penanganan Kedaruratan dan Penyakit Pascabanjir
Pemerintah Provinsi Aceh bersama TNI, Polri, dan berbagai pihak kemanusiaan telah mengerahkan segala upaya untuk mengatasi krisis ini. Tim kesehatan bergerak (Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak) dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Polri telah dikerahkan ke beberapa lokasi menggunakan segala moda transportasi yang tersedia, termasuk airdrop (penurunan bantuan dari udara) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi.
Fokus utama penanganan saat ini meliputi:
- Pelayanan Kesehatan Primer: Menyediakan pemeriksaan dan pengobatan dasar untuk penyakit umum pascabanjir.
- Kesehatan Ibu dan Anak: Memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan perhatian khusus di tengah kondisi darurat.
- Bantuan Psikososial: Memberikan dukungan pemulihan psikologis bagi warga yang trauma akibat bencana.
- Logistik Esensial: Distribusi obat-obatan, air bersih, sanitasi, dan makanan bergizi.
Meskipun layanan kesehatan gratis terus diberikan, skala bencana yang luas menuntut upaya yang lebih masif. Wagub berharap semua pihak dapat memprioritaskan penyaluran bantuan ke wilayah terisolasi, terutama di dataran tinggi, di mana laporan tentang ketiadaan bantuan masih terus diterima.
Ajakan Kolaborasi dan Pemulihan Infrastruktur
Wagub Fadhlullah menekankan bahwa pemulihan layanan kesehatan pascabencana tidak hanya memerlukan dukungan logistik, tetapi juga kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat sipil.
“Keadaan ini adalah panggilan darurat. Kami memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mobilisasi tenaga kesehatan dan pemulihan infrastruktur. Tidak hanya jembatan dan jalan, tetapi juga fasilitas kesehatan yang terdampak harus segera diperbaiki agar pelayanan vital ini dapat pulih seutuhnya,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BNPB guna mempercepat pemulihan ini. Operasi bantuan udara akan terus dilanjutkan hingga akses darat kembali normal, memastikan bahwa hak warga atas kesehatan, terutama bagi mereka yang terperangkap di pedalaman, dapat terpenuhi.