ADAKAMI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung ekosistem penelitian dan perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti di Indonesia. Dalam sebuah acara peluncuran yang digelar pada Rabu (03/12), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, secara resmi merilis 126,2 juta baris data sampel untuk tahun 2025. Data sampel masif ini merupakan representasi dari keseluruhan data kepesertaan dan klaim layanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup jutaan transaksi setiap harinya.
Kolaborasi Riset sebagai Pondasi Kebijakan
Peluncuran data sampel ini bukan hanya sekadar wujud transparansi, tetapi juga merupakan inisiatif strategis untuk mempermudah akses peneliti, akademisi, dan institusi profesional terhadap kekayaan data JKN. Dalam sambutannya, Ghufron Mukti menekankan bahwa di era digital, “data adalah tambang emas baru” yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan Program JKN.
“Perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat membutuhkan data dan informasi yang valid. Dengan data sampel ini, kami ingin mempermudah proses analisis yang mendalam sebagai dasar pengambilan kebijakan yang kredibel,” ujar Ghufron.
Data sampel yang dirilis tahun ini memiliki penambahan signifikan berupa data terkait penanganan Covid-19, yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dampak pandemi terhadap pola layanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 40 institusi akademik dan profesional, baik dari dalam maupun luar negeri, telah memanfaatkan data sampel BPJS Kesehatan untuk berbagai penelitian.
Menjaga Integritas dan Keamanan Data
Meskipun membuka akses untuk riset, BPJS Kesehatan memastikan bahwa aspek keamanan dan perlindungan data pribadi tetap menjadi prioritas utama. Data sampel ini telah diproses dengan metodologi pengambilan sampel yang ketat dan proses de-identifikasi untuk menghilangkan informasi personal yang sensitif, sehingga tidak dapat ditelusuri kembali ke individu peserta.
Kepala Pusat Data dan Informasi BPJS Kesehatan, Edwin, menambahkan bahwa dengan volume transaksi data yang mencapai 1.746 per detiknya di ekosistem JKN, menjaga keamanan data adalah tantangan yang harus dikelola dengan sangat serius.
“Keamanan data harus benar-benar dijaga. Kami mengimbau semua pengguna data sampel untuk mematuhi kaidah perlindungan data pribadi,” tegasnya.
Edwin juga meminta para peneliti yang telah memanfaatkan data sampel untuk mengirimkan hasil penelitian mereka kepada BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan agar temuan dan rekomendasi dari riset tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan untuk perbaikan Program JKN.
“Harapan kami, hasil penelitian tersebut bisa kami manfaatkan, kami tindaklanjuti, supaya membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Edwin.
Tantangan dan Agenda Penelitian ke Depan
Pada kesempatan yang sama, pakar kesehatan masyarakat, Prof. Ascobat, menyambut baik inisiatif BPJS Kesehatan. Namun, beliau juga mengingatkan beberapa tantangan yang perlu diatasi, yaitu: keberlanjutan Program JKN, perwujudan Universal Health Coverage (UHC) yang bukan hanya soal kepesertaan tetapi juga akses layanan yang merata (supply side), serta peningkatan standar pelayanan baik di tingkat layanan primer maupun rujukan.
Prof. Ascobat menyarankan agar pengelolaan big data ini dilengkapi dengan need assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pengguna data, serta penyusunan agenda penelitian terencana di masa mendatang. Hal ini penting agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab isu-isu krusial dalam pembangunan kesehatan.
Peluncuran 126,2 juta baris data sampel ini menandai langkah maju BPJS Kesehatan dalam memperkuat kolaborasi multi-pihak. Diharapkan, data ini akan menjadi katalisator bagi lahirnya riset-riset berkualitas yang pada akhirnya mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat guna, demi terciptanya layanan kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.